Pada tanggal 25 Januari 2023, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi saksi dari aksi besar-besaran yang dilakukan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Aksi tersebut merupakan bagian dari perjuangan untuk mendapatkan kejelasan status perangkat desa di seluruh Indonesia. Perangkat desa dari berbagai penjuru nusantara berkumpul di ibu kota untuk menyuarakan aspirasi mereka yang telah lama tertunda.
Menggugat Ketidakjelasan Status Perangkat Desa
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merupakan organisasi yang mewadahi perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, bendahara, dan pos-pos lainnya, memegang peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Namun, selama ini, mereka dihadapkan pada ketidakjelasan status dan kesejahteraan yang minim.
Pada tanggal 25 Januari 2023, ribuan perangkat desa dari seluruh pelosok Indonesia bergerak menuju gedung DPR RI untuk menuntut kejelasan dan perhatian lebih dari pemerintah. Mereka datang dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang, namun bersatu dalam satu tujuan: meraih keadilan dan pengakuan atas peran vital yang mereka jalani dalam pembangunan di desa-desa.
Representasi dari Kecamatan Prambanan
Salah satu contoh nyata semangat perjuangan tersebut terlihat dari perwakilan Kecamatan Prambanan, yang mengirimkan 36 orang perangkat desa dari 16 desa se-Kecamatan Prambanan, yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, turut ambil bagian dalam aksi besar ini untuk bersama-sama menegakkan hak-hak mereka sebagai perangkat desa yang tidak bisa diabaikan.
Perwakilan dari Kecamatan Prambanan membawa serta aspirasi dari masyarakatnya. Mereka berbicara bukan hanya atas nama diri mereka sendiri, tetapi juga atas nama ribuan warga di desa-desa mereka yang mengharapkan keadilan dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah.
Tuntutan dan Harapan
Tuntutan utama yang diusung oleh PPDI adalah kejelasan status perangkat desa. Selama ini, perangkat desa seringkali berada dalam kebimbangan karena status dan pengakuan mereka tidak terdefinisi dengan baik dalam undang-undang. Ini berdampak pada banyak aspek, termasuk kesejahteraan, pengakuan, serta peluang untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang lebih baik.
Selain itu, perangkat desa juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Banyak di antara mereka yang bekerja tanpa gaji tetap atau jaminan sosial yang memadai. Padahal, mereka berkontribusi secara langsung dalam upaya pembangunan di tingkat desa.
Harapan akan Dampak Positif
Aksi besar ini bukan hanya sekadar tuntutan, tetapi juga merupakan ekspresi keinginan untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional. Perangkat desa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat setempat. Jika mereka diberi status yang jelas dan kesejahteraan yang memadai, mereka dapat lebih fokus dan efektif dalam mengemban tugas mereka.
Pemerintah diharapkan mampu mendengarkan aspirasi para perangkat desa dan merespons dengan tindakan yang konkrit. Pengakuan atas peran perangkat desa dalam pembangunan di desa-desa merupakan langkah awal yang penting menuju kesetaraan dan kesejahteraan bagi mereka.
Kesimpulan
Aksi besar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) pada tanggal 25 Januari 2023 di gedung DPR RI adalah bukti nyata semangat perjuangan perangkat desa di seluruh Indonesia. Dengan tuntutan kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan, mereka berharap agar peran vital mereka diakui dan dihargai oleh pemerintah. Dalam upaya menuju pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, memberikan perhatian pada perangkat desa adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan.